BERITA

( 2017-03-22 06:12:55 )
Denpasar 21/3, Untuk menghasilkan rumusan perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal yang terintegrasi, maka pada tanggal 21 s.d 24 Maret 2017 bertempat di Hotel Anvaya Beach Resort Bali, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) tahun 2017. Kegiatan kali ini mengambil tema “Implementasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Mengawal Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Kesehtan RI”. Kegiatan Rakerwas tahun 2017 dihadiri oleh seluruh jajaran eselonn II, eselon III, eselon IV, perwakilan auditor, dan fungsional lain di lingkungan Inspektorat Jenderal serta beberapa perwakilan satuan kerja vertikal Kementerian Kesehatan yang berada di Provinsi Bali.

Mengawali kegiatan dan sebagai bahan diskusi pelaksanaan Rakerwas tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes berkenan hadir untuk memaparkan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan tahun 2018 yang dimoderatori oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drs Purwadi, Apt, MM, ME. Menurutnya dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan, Inspektorat Jenderal telah berperan membantu meluruskan program-program Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, kebijakan pembangunan kesehatan di Kementerian Kesehatan di perioritaskan pada Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. Jika dibandingkan RKP 2017, penyusunan RKP 2018 dilakukan secara lebih rinci yaitu menjabarakan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) ke dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Proyek Prioritas ini sebagai alat kendali pencapaian sasaran RKP (dipantau dan dikendalikan secara mendalam). Penjabaran secara rinci ke dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN) ditujukan untuk mempermudah dalam mengawal pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai bagian dalam pelaksanaan money follow program.

Dalam sesi tanya jawab terdapat beberapa pertanyaan baik dari Inspektur dan para auditor kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan diantaranya:

  1. Harapan Bapak Sekjen terkait Opini yang ingin diperoleh atas hasil kinerja Inspektorat Jenderal;
  2. Mengenai pelaksanaan monev DAK karena Inspektorat Jenderal tidak memiliki kewenangan untuk mengauditnya;
  3. Belum adanya payung hukum pelaksanaan reviu terhadap satker sehingga timbul ketidaksepahaman antara auditor dan satker dimana auditor dianggap menghambat perencanaan;
  4. Pada dasarnya untuk DAK Inspektorat Jenderal bisa melakukan intervensi yaitu dengan cara melakukan reviu penyusunan menu-menu perencanaan pada unit utama sebelum dana DAK digulirkan ke daerah. 

                        

Melengkapi paparan dari Sekretaris Jenderal sebagai bahan diskusi kelompok, acara dilanjutkan dengan pemberian arahan kepada peserta rapat oleh Inspektur Jenderal yang didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Heru Arnowo, SH MM, CFrA. Dalam arahan tersebut Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa perubahan paradigma pengawasan watchdog berubah menjadi konsultan dan quality assurance membawa konsekuansi terhadap bertambahnya tugas dan tangung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini. Selain itu Inspektorat Jenderal selaku APIP, bertanggung jawab terhadap implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hasil assessment kapabilitas APIP yang dilakukan BPKP menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan masih berada di level II. Hal tersebut berarti Itjen sebagai APIP belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, kegiatan Rakerwas yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu media untuk melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja di tahun lalu agar hambatan dan permasalahan yang terjadi tidak terulang di tahun mendatang serta merumuskan arah kebijakan Itjen kedepan agar peran Itjen sebagai APIP lebih optimal dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Kesehatan. Diharapkan dengan arah kebijakan yang jelas, maka Kapabilitas APIP Itjen Kemenkes yang saat ini masih di Level II dapat meningkat ke Level III yang ditandai dengan peningkatan kemampuan APIP untuk memberikan keyakinan memadai dalam mengawal proses tata kelola organisasi serta mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Alokasi anggaran yang semakin besar serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik  merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran Itjen. Oleh karena itu Itjen harus mampu menjadi mata dan telinga Manajemen dalam mendeteksi setiap kelemahan dalam organisasi dan memberikan solusi yang cepat dan tepat dalam pemecahan masalah di organisasi. Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan output yang optimal berupa rumusan kebijakan teknis pengawasan internal Inspektorat sebagai acuan seluruh jajaran Itjen dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, sehingga kedepan Itjen akan mampu memberikan jaminan atas terlaksananya tata kelola organisasi yang baik dan bersih serta mampu mendorong kinerja Kementerian Kesehatan menjadi lebih baik lagi

Saat ini Kementerian Kesehatan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai pihak antara lain: Opini WTP selama tiga tahun berurut-turut, (TA. 2013, TA. 2014, TA. 2015), Penghargaan dari KPK sebagai UPG terbaik dan Kementerian/Lembaga dengan Kepatuhan LHKPN terbaik Tahun 2016,  Penghargaan Satker WBK/WBBM untuk RSUP Dr. Kariadi Semarang, Poltekkes Jakarta III dan KKP Kelas I Tanjung Priok serta berbagai penghargaan eksternal lainnya.

Di akhir arahannya Inspektur Jenderal berharap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kompetensi, mengingat bahwa tantangan yang dihadapi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masa mendatang semakin berat sebagai institusi terdepan yang mengawal terlaksananya cita-cita mewujudkan Kementerian Kesehatan yang baik dan bersih.

Kontributor AF dan RSF



Arsip Berita