BERITA

( 2017-07-20 14:52:01 )
Jakarta (19/7) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan KPK melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan, Pimpinan KPK, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan yang didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur I, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

 

Pimpinan KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa tim penanganan kecurangan ini terutama ditujukan untuk melakukan deteksi awal kecurangan, bagaimana mencegahnya, bagaimana mendeteksinya. Jika ditemukan kecurangan, bagaimana penyelesaiannya, apakah hanya sebatas administrasi atau mengarah ranah hukum. Tim ini akan membuat pedoman pencegahan kecurangan yang akan digunakan untuk mendeteksi kecurangan termasuk melaksanakan pertukaran data antara BPJS Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk kemudian dilakukan analisis dan ditindaklanjuti dengan penentuan mekanisme solusi dan pemberian sangsinya. Pedoman ini ditargetkan selesai akhir September 2017, kemudian sosialisasi sekitar bulan Oktober s.d Desember 2017, sehingga bisa diterapkan di tahun 2018.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan ingin meyakinkan kepada para provider, dokter dan para tenaga kesehatan lainnya, bahwa tidak perlu cemas dengan adanya penandatanganan ini, karena kecurangan yang dimaksud disini adalah jika dengan sengaja berbuat curang untuk mencari keuntungan financial.

Fachmi Idris menambahkan, ada beberapa hal yang terkait dengan kecurangan yaitu kebijakan anti fraud, struktur pencegahan fraud, dan juga proses yang terkait dengan pencegahan seperti verifikasi. Verifikasi yang dimaksud adalah BPJS hanya akan membayar klaim yang sesuai dengan ketentuan, yang tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak akan dibayarkan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menyampaikan dana yang dikeluarkan untuk program JKN ini sangat besar, namun keberhasilan dari program ini sangat terasa dampaknya, karena dengan adanya program JKN kita dapat menolong masyarakat dalam memperpleh akses pelayanan kesehatan. Sebelum era JKN, 40% penduduk Indonesia yang dianggap tidak mampu tidak pernah atau sulit sekali untuk mengakses fasilitas kesehatan. “Program JKN ini pesertanya sudah cukup banyak tetapi belum menyeluruh, tahun 2019 kita harus Universal Health Coverage, artinya setiap manusia Indonesia harus menjadi peserta JKN” ujar Menkes.

Di akhir sambutannya, Menkes mengatakan bahwa mencegah atau preventif jauh lebih baik dari pada mengobati. Beliau juga mengharapkan dan mengajak para tenaga kesehatan, rumah sakit, BPJS dan semua pihak untuk bersama-sama menolong masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sehat dan cerdas, sehingga negara kita menjadi tangguh untuk kita maju ke depan.

Kontributor:

LY - AAB



Arsip Berita