BERITA

( 2017-08-10 17:43:59 )
Bekasi (8/8), Menindaknlanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN Pasal 15 ayat (4), Aaparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga mulai tahun 2015 melakukan reviu atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Inspektorat Jenderal bersama Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkes melaksanakan pertemuan Koordinasi Data Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2019 di lingkungan satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan. Kegiatan reviu RKBMN dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Drs. Setyo Budi Hartono, MM bersama dengan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemenkes drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes dan dihadiri beberapa Pejabat Eselon II lainnya, para Auditor Inspektorat Jenderal sebagai pereviu dan perwakilan dari penanggungjawab BMN masing-masing unit utama serta satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, pembukaan secara resmi kegiatan reviu RKBMN dipusatkan di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi.

 

Kegiatan reviu RKBMN diagendakan berlangsung selama selama 5 hari mulai tanggal 8 s.d 12 Agustus 2017 dilakukan di 3 (tiga) lokasi secara pararel/bersamaan:

  1. Hotel Shantika dengan 77 Satker (13 KP di lingkungan Sekretariat Jenderal; 6 KP dan 3 KD di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; 5 KP dan 44 KD di lingkungan PPSDM dan 6 KP di lingkungan Direktorat Jenderal Faralkes)
  2. Hotel Horison Bekasi dengan 81 Satker (6 KP dan 59 KD di lingkungan Direktorat Jenderal P2P dan 5 KP dan 11 KD di lingkungan Badan Litbangkes)
  3. Hotel Harris Bekasi dengan 56 Satker (6 KP dan 49 KD di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan 1 KP di Lingkungan Inspektorat Jenderal)

Objek yang menjadi sasaran pada pelaksanaan RKBMN adalah:

  1. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan PMK 76/2015 dan PMK 7/2016 yang sudah ada Standar Biaya Standar Kebutuhan (SBSK) meliputi  :
    1. Gedung Kantor
    2. Rumah Negara
    3. Tanah Gedung Kantor
    4. Tanah Rumah Negara
    5. Angkutan Darat Bermotor  Jabatan Dalam Negeri
  2. Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan
  1. Tanah dan/atau Bangunan
  2. Kendaraan Bermotor
  3. Lainnya dengan nilai perolehan per satuan ≥ Rp100 juta, dan
  4. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan di luar ketentuan di atas, pengusulannya melalui mekanisme RKAKL.

 

Sasaran dalam pelaksanaan reviu RKBMN ini adalah Pimpinan tertinggi di Kementerian Kesehatan agar dapat memperoleh keyakinan bahwa dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah disusun sesuai dengan Renstra K/L, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN antara lain Standar Barang dan Standar Kebutuhan, Kondisi Barang, dan Status Barang, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas. Selanjutnya Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu akan di-upload ke aplikasi Sistem Informasi Aset Negara (SIMAN)

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan selaku APIP Kementerian Kesehatan akan melakukan penelaahan atas penyusunan laporan RKBMN Tahun 2019 dengan harapan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang akan dijalankan sakter yang direviu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga didapat hasil dokumen RKBMN yang bersifat tahunan dan memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas.

Kontributor: GA-AR-LMD



Arsip Berita